PT Maju Bersama
Cek Risiko Kepatuhan Ketenagakerjaan
Skor risiko
Semakin tinggi skor, semakin besar risiko.
Ringkasan eksekutif
Skor risiko kepatuhan ketenagakerjaan kamu 39/100 — perlu perhatian. Area yang paling butuh perhatian: kontrak kerja dan durasi PKWT. DPR sudah menyetujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut Putusan MK 168 — aturan kontrak, outsourcing, dan upah bisa berubah mengikuti naskah resminya, jadi celah yang ada sekarang sebaiknya ditutup sebelum aturan baru berlaku.
6 Oktober 2026 — DPR menyetujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna. Nomor UU dan tanggal berlakunya mengikuti naskah resmi yang diundangkan.
Sumber →Prioritas
Temuan & rekomendasi
01 · 8/15
Kontrak kerja
Sebagian karyawan belum punya kontrak tertulis — celah hukum saat terjadi sengketa.
Rekomendasi
Lengkapi kontrak tertulis untuk semua karyawan, mulai dari yang masa kerjanya paling lama.
02 · 8/15
Durasi PKWT
Durasi kontrak PKWT belum dipastikan sesuai batas maksimal 5 tahun.
Rekomendasi
Audit semua kontrak PKWT sekarang — kontrak yang melewati batas bisa otomatis dianggap PKWTT.
03 · 8/15
Pesangon & PHK
Komponen pesangon baru dipahami kira-kira — berisiko salah hitung saat PHK terjadi.
Rekomendasi
Dokumentasikan formula pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai PP 35/2021.
04 · 5/10
PPh 21 (TER)
Skema perhitungan PPh 21 belum dipastikan mengikuti TER (PP 58/2023).
Rekomendasi
Audit perhitungan payroll terhadap tabel TER; kesalahan potong berisiko tagihan kurang bayar.
05 · 5/10
THR
Sebagian pembayaran THR belum sepenuhnya sesuai aturan.
Rekomendasi
Review perhitungan THR (proporsional untuk masa kerja < 1 tahun) dan jadwalkan H-7.
06 · 5/10
UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU baru ini sudah terdengar tapi belum diikuti — isinya bisa menyentuh kontrak dan upah karyawan.
Rekomendasi
Tandai kontrak kerja dan komponen upah karyawan kamu yang perlu dicek ulang, lalu cocokkan dengan naskah resmi UU Pelindungan Ketenagakerjaan begitu diundangkan — bukan dengan ringkasan media.
07 · 0/15
BPJS
Semua karyawan terdaftar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Rekomendasi
Pastikan upah yang dilaporkan ke BPJS sesuai upah aktual agar manfaat karyawan tidak terpotong.
08 · 0/10
Upah minimum
Upah terendah sudah di atas UMP/UMK daerah.
Rekomendasi
Cek ulang setiap kali UMP/UMK baru diumumkan (biasanya November–Desember).
Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Cipta Kerja paling lambat 31 Oktober 2026 — setiap perusahaan perlu meninjau ulang kontrak PKWT, pengaturan outsourcing, dan struktur upahnya terhadap UU Pelindungan Ketenagakerjaan begitu naskah resminya diundangkan.
Sumber →Mekari Talenta
Rapikan kepatuhan HR & payroll dengan Mekari Talenta
Kontrak, BPJS, PPh 21 TER, dan THR terkelola otomatis dalam satu sistem — disiapkan tim Virtuenet untuk transisi ke UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Hubungi Virtuenet →